Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian serius terhadap insiden keracunan yang menimpa program Makan Bergizi Gratis (MBG). Reaksi ini ditunjukkan dengan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk memberikan penjelasan dan arahan terkait masalah tersebut.
Dadan mengungkapkan bahwa saat ini telah beroperasi 9.615 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 31 juta penerima manfaat. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat catatan buruk berupa Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan. Tercatat 24 kasus pada periode 6 Januari – 31 Juli 2025, dan meningkat menjadi 47 kasus pada periode 1 Agustus – 27 September 2025.
Menurut Dadan, sebagian besar kasus keracunan terjadi pada SPPG yang baru beroperasi, mengindikasikan perlunya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor lain yang turut berperan adalah kualitas bahan baku yang kurang baik, kondisi air yang tidak memenuhi standar, serta pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh dapur MBG.
Menyikapi permasalahan ini, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas untuk:
- Memperketat Tata Kelola SPPG: Prabowo menekankan pentingnya peningkatan tata kelola SPPG secara menyeluruh untuk mencegah terulangnya kasus keracunan.
- Menyediakan Koki Terlatih dan Alat Rapid Test: Setiap SPPG wajib memiliki tenaga koki yang terlatih dan kompeten. Selain itu, dapur MBG harus dilengkapi dengan alat rapid test untuk memastikan kualitas makanan sebelum disajikan.
- Menjamin Sterilisasi Peralatan: Sterilisasi food tray menjadi prioritas utama. SPPG juga harus memasang filter air untuk menjamin air yang digunakan aman dan berkualitas.
- Memasang CCTV: Pemasangan CCTV yang terhubung ke pusat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi, sehingga kualitas layanan dan keamanan program pemenuhan gizi nasional dapat lebih terjamin.
Dengan instruksi ini, Presiden Prabowo berharap program MBG dapat berjalan lebih aman, terpercaya, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
