Pemerintah bergerak cepat menanggapi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang muncul di beberapa lokasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa berbagai upaya terbaik telah dilakukan melalui koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga. Fokus utama adalah memastikan hak dasar anak untuk mendapatkan makanan yang bersih, bergizi, dan sehat terpenuhi, serta jaminan perlindungan anak selama program berlangsung.
Sejumlah langkah strategis telah diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini:
- Penutupan Sementara SPPG: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah ditutup sementara untuk dievaluasi dan diinvestigasi secara menyeluruh.
- Evaluasi Juru Masak: Disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tanpa terkecuali, dievaluasi secara ketat.
- Perbaikan Sanitasi: Proses sanitasi, khususnya kualitas air dan pengelolaan limbah, diperbaiki dan diawasi secara nasional.
- Keterlibatan Lintas Sektor: Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait aktif terlibat dalam proses perbaikan program.
- Syarat Mutlak SLHS: Setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama, bukan hanya sekadar formalitas administrasi.
- Optimalkan Peran Puskesmas dan UKS: Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah diminta untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memantau pelaksanaan MBG secara rutin dan berkala di daerah.
Pemerintah berkomitmen penuh untuk transparansi dalam setiap langkah yang diambil, dengan tujuan meyakinkan masyarakat bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia.
