Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kekesalannya terhadap praktik di beberapa perusahaan BUMN yang dinilainya tidak benar. Ia menyoroti pemberian bonus kepada direksi dan komisaris, bahkan ketika perusahaan tersebut sedang merugi.
Dalam sebuah forum, Prabowo menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danatara) untuk membersihkan manajemen BUMN yang masih bermasalah.
"Kadang-kadang direksi-komisaris BUMN ini berani sekali, menganggap kepercayaan negara seperti perusahaan milik sendiri. Perusahaan merugi malah menambah bonus untuk diri sendiri, ini sangat keterlaluan," tegas Prabowo.
Ia berencana melibatkan penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membantu memberantas masalah di BUMN. Namun, Prabowo memberikan kesempatan kepada Danatara untuk melakukan pembenahan internal selama dua hingga empat tahun ke depan.
Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan aset BUMN yang optimal. Ia meyakini bahwa perusahaan dengan kinerja baik seharusnya mampu menghasilkan keuntungan minimal 10% dari total aset.
"Jadi, dari US$ 1.000 miliar aset Danatara, seharusnya negara bisa mendapatkan keuntungan US$ 100 miliar setiap tahun," jelasnya. Prabowo berharap Danatara dapat fokus pada pengelolaan aset BUMN untuk meningkatkan pendapatan negara.
