Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengkritik Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam pendistribusian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Purbaya menegaskan bahwa basis data DTSEN telah siap digunakan. Kementerian Sosial sudah mengimplementasikannya, namun Kementerian ESDM belum mengambil langkah serupa. Isu ini diangkat dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat. Menkeu berharap dengan penggunaan DTSEN, penyaluran subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
Selama ini, subsidi energi kerap dinikmati oleh kalangan yang mampu. Purbaya menekankan perlunya perbaikan mekanisme agar subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah menyadari subsidi masih diperlukan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia belum cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi yang solid akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, sehingga mengurangi ketergantungan pada subsidi.
Purbaya menyoroti pentingnya terus berupaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Meski sulit mencapai 8 persen, kemajuan menuju target tersebut lebih baik daripada kemunduran.
Lebih lanjut, Purbaya melaporkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 mencapai Rp498,8 triliun. Hingga Agustus 2025, realisasinya telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen dari total anggaran.
Subsidi tetap menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung.
