Serang – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir. Kali ini, wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah, Kota Serang, Banten, secara tegas menolak partisipasi dalam program tersebut, serta menolak keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan sekolah. Pemerintah Kota (Pemkot) Serang pun angkat bicara menanggapi situasi ini.
Para orang tua murid SDIT Al Izzah mengungkapkan keberatan mereka jika program MBG diterapkan di sekolah mereka. Alasan utamanya adalah karena mereka merasa mampu membiayai kebutuhan gizi anak-anak mereka secara mandiri. Dana yang telah dikeluarkan untuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang mencapai jutaan rupiah dianggap sudah mencukupi. Mereka berpendapat bahwa program MBG lebih tepat sasaran jika dialokasikan untuk anak-anak sekolah lain di Kota Serang yang lebih membutuhkan.
Selain masalah finansial, penolakan juga didasari oleh kekhawatiran terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Keberadaan dapur dan aktivitas distribusi MBG dianggap berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan akibat lalu lintas kendaraan yang meningkat, mempersempit area kantin dan fasilitas sekolah, serta menimbulkan masalah sampah.
Setelah melakukan audiensi dengan Pemkot Serang, perwakilan wali murid menyatakan akan melakukan musyawarah internal untuk memantapkan penolakan mereka terhadap program MBG.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menyatakan bahwa pihaknya telah memfasilitasi audiensi antara wali murid dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kapolres, Dandim, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan. Ia juga memahami aspirasi wali murid SDIT Al Izzah yang sebagian besar berasal dari keluarga mampu dan telah memiliki sistem katering sendiri sejak awal. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan wali murid untuk tetap mempertahankan sistem katering yang telah berjalan sebelumnya.
