Rencana Gubernur Jawa Barat untuk mengirimkan siswa-siswa yang bermasalah ke barak militer menuai kritik dari anggota Komisi X DPR RI. Menurutnya, solusi untuk masalah kenakalan remaja tidak bisa disederhanakan hanya dengan pendekatan militeristik.
Anggota DPR tersebut menekankan bahwa tidak semua masalah, termasuk masalah siswa, dapat diselesaikan oleh tentara. Rencana ini membutuhkan kajian mendalam karena ada banyak cara untuk membentuk karakter siswa tanpa harus melalui cara-cara yang terkesan instan dan militeristik.
"Penguatan karakter tidak selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militer. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah," ujarnya.
Menurutnya, pendekatan psikologis lebih tepat untuk menangani siswa bermasalah. Setiap anak memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda, sehingga penyebab perilaku bermasalah pun beragam. Bisa jadi karena masalah keluarga, kurang perhatian, pengaruh lingkungan, atau sekadar ikut-ikutan. Oleh karena itu, penanganan tidak bisa disamaratakan.
Anggota DPR itu menyarankan agar pemerintah lebih fokus memfasilitasi dan menyalurkan minat serta bakat siswa di bidang tertentu. Dengan demikian, aktivitas siswa dapat diarahkan ke hal-hal positif dan terhindar dari tindakan yang mengarah ke kriminal.
"Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya," katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari program pendidikan karakter yang akan dijalankan di wilayah-wilayah rawan. Program ini akan melibatkan TNI dan Polri, dengan siswa yang dipilih berdasarkan kesepakatan sekolah dan orang tua.
