Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menghapus sistem outsourcing pekerja di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.
Untuk mewujudkan rencana ini, Prabowo akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang beranggotakan para pemimpin serikat buruh dari seluruh Indonesia. Dewan ini bertugas mencari solusi terbaik untuk menghapus sistem outsourcing secara bertahap.
"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato di Hari Buruh, Monas, Jakarta Pusat.
Meski demikian, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa keberadaan investor sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja.
Prabowo menyetujui usulan untuk mempertemukan perwakilan pekerja dan pengusaha di Istana Bogor. Ia juga berencana menggelar pertemuan yang melibatkan 150 pemimpin buruh dan 150 pemimpin perusahaan.
"Saya akan mengatakan kepada para pengusaha ‘Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik’," tegas Prabowo.
Pemerintah, kata Prabowo, juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, subsidi listrik, dan bantuan tunai langsung. Lebih dari Rp500 triliun telah digelontorkan untuk rakyat miskin.
Dalam peringatan Hari Buruh ini, tiga konfederasi serikat pekerja, yaitu KSPI, KSBSI, dan KSPSI, hadir bersama Prabowo di Monas. Sementara itu, serikat buruh dan aliansi masyarakat sipil lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI.
