Kabar mengejutkan datang dari Gedung Putih. Penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, Mike Waltz, mengakhiri masa jabatannya pada hari Kamis (1/5). Presiden Trump dengan cepat menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pengganti sementara untuk mengisi kekosongan tersebut.
Melalui unggahan di media sosial, Trump mengumumkan niatnya untuk mencalonkan Waltz sebagai duta besar AS untuk PBB. Trump memuji kinerja Waltz yang dianggapnya gigih dalam membela kepentingan negara.
Namun, sebelum pengumuman ini, beredar kabar bahwa Trump telah memutuskan untuk memberhentikan Waltz dari posisinya di Gedung Putih.
"Jika ada masalah, saya selalu menghubungi Marco. Dia selalu bisa menyelesaikannya," ujar Trump dalam sebuah acara di Gedung Putih.
Peran penasihat keamanan nasional sangat krusial dan tidak memerlukan persetujuan Senat. Selama masa jabatan pertamanya, Trump telah menunjuk empat penasihat keamanan nasional, yakni Michael Flynn, H.R. McMaster, John Bolton, dan Robert O’Brien.
Pengunduran diri Waltz terjadi di tengah skandal keamanan yang sebelumnya mengguncang pemerintahan AS. Terungkapnya kebocoran data dari grup obrolan Signal yang beranggotakan pejabat tinggi pemerintahan Trump memicu kekhawatiran serius tentang keamanan komunikasi dalam lingkup intelijen dan pemerintahan.
Informasi dari grup Signal, yang digunakan untuk membahas operasi militer termasuk serangan ke Yaman, diduga telah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Sebuah laporan mengungkap bahwa seorang editor majalah secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam grup Signal tersebut, sehingga dapat melihat diskusi rahasia mengenai serangan terhadap pemberontak Houthi yang didukung Iran. Waltz diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
Dalam sidang dengar pendapat di Kongres, penggunaan aplikasi pihak ketiga oleh pejabat intelijen dibela oleh Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard dan pejabat lainnya.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa tidak ada informasi rahasia yang dibagikan dalam grup tersebut. Ia menyebut pesan-pesan tersebut sebagai pembaruan tim yang bertujuan untuk memberikan informasi umum secara real-time.
Namun, klaim Hegseth dibantah oleh dua sumber yang mengonfirmasi bahwa informasi yang dibagikan sangatlah rahasia pada saat itu, terutama karena operasi tersebut belum dimulai.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio sendiri menyebut insiden masuknya seorang jurnalis ke dalam grup chat yang membahas rencana serangan militer sebagai "kesalahan besar" dan memperkirakan akan ada reformasi untuk mencegah kejadian serupa terulang.
