Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memiliki pendekatan unik dalam menghadapi kenakalan remaja. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei 2025.
"Jakarta punya kebijakan sendiri," ujar Pramono, mengisyaratkan perbedaan strategi penanganan.
Meskipun belum mengungkap detailnya, Pramono sebelumnya menyoroti maraknya tawuran di Jakarta. Menurutnya, tawuran bukan hanya masalah kriminalitas, tetapi juga minimnya ruang bagi anak muda untuk menyalurkan energi mereka.
Solusi yang ditawarkan Pramono adalah membuka taman-taman di Jakarta selama 24 jam. Langkah ini diharapkan dapat menjadi wadah positif bagi remaja untuk berekspresi dan mengurangi potensi konflik.
"Jadi tawuran merupakan hal yang menjadi perhatian kami. Salah satu faktornya adalah yang namanya anak-anak muda yang energinya berlebihan ini memerlukan tempat untuk berekspresi," ucap Pramono.
Dengan adanya ruang terbuka yang memadai, Pramono berharap semangat dan kreativitas remaja dapat disalurkan ke arah yang lebih positif, sehingga angka tawuran di Jakarta bisa ditekan.
Sementara itu, program "sekolah" di barak militer ala Jawa Barat menargetkan siswa yang sulit dibina, terindikasi pergaulan bebas, atau berpotensi terlibat tindakan kriminal. Program ini akan melibatkan TNI dan Polri, dengan siswa mengikuti pembinaan karakter selama enam bulan di barak khusus. Selain itu, Jawa Barat juga berencana menerapkan kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK dengan melibatkan TNI dan Polri sebagai pembina.
