Pengusaha Tanggapi Rencana Penghapusan Outsourcing oleh Prabowo: Perlu Kajian Mendalam

Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghapuskan sistem kerja outsourcing menuai respons dari kalangan pengusaha. Para pelaku bisnis menekankan pentingnya analisis mendalam sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menyatakan, penghapusan outsourcing harus didasari kajian teknokratis yang lengkap dan komprehensif. Menurutnya, perlu diidentifikasi secara jelas permasalahan yang mendasari rencana tersebut. Apakah masalah terletak pada sistemnya atau implementasinya? Jika masalah ada pada implementasi, maka perbaikan harus difokuskan pada area tersebut. Namun, jika masalah terletak pada sistem, evaluasi menyeluruh diperlukan.

Bob Azam juga menyoroti praktik outsourcing di negara lain seperti India dan Filipina yang justru memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Ia mengingatkan bahwa outsourcing dapat berperan dalam pemerataan ekonomi, dengan memberikan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Penghapusan outsourcing dikhawatirkan dapat memusatkan kegiatan ekonomi dan menghambat pemerataan ekonomi di Indonesia.

Senada dengan APINDO, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang juga menekankan perlunya diskusi dan kajian komprehensif sebelum mengambil keputusan penghapusan outsourcing. Ia mengusulkan agar isu outsourcing menjadi bagian dari pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sarman menambahkan, masalah outsourcing harus ditinjau dari sudut pandang dunia usaha dan pekerja atau buruh. Perlu diperjelas elemen mana yang akan dihapuskan, apakah pekerjanya, sektor usahanya, atau usahanya secara keseluruhan. Ia mengakui bahwa outsourcing memiliki dampak positif dan negatif, serta menjadi bagian dari kebutuhan pengusaha.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem kerja outsourcing saat memperingati Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan bertugas mempelajari cara penghapusan outsourcing secepat mungkin.

Scroll to Top