Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu solusi untuk menekan angka kemiskinan. Pernyataan ini muncul setelah adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).
Gubernur Dedi menegaskan bahwa vasektomi bukanlah satu-satunya cara untuk ber-KB. "Banyak opsi lain untuk KB. Jika satu metode tidak diizinkan, ada alternatif lain. Kuncinya adalah kemauan," ujarnya di Bandung.
Ia menekankan pentingnya keberhasilan program KB sebagai upaya pengendalian jumlah kelahiran di Jawa Barat. "Pengendalian jumlah anak adalah salah satu cara efektif mengatasi kemiskinan. KB harus sukses. Saya sendiri punya tiga anak, dan itu sudah cukup. Jangan hanya ingin punya anak, tapi tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Wacana vasektomi sebagai syarat penerima bantuan mencuat setelah Gubernur Dedi mengusulkan program tersebut sebagai salah satu kriteria bagi keluarga yang ingin mendapatkan bantuan, mulai dari beasiswa hingga bansos.
MUI Jawa Barat menegaskan bahwa sterilisasi pada pria, atau vasektomi, dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen. Ketua MUI Jawa Barat, Rahmat Syafei, menjelaskan bahwa fatwa ini sesuai dengan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV pada tahun 2012.
Vasektomi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk menghindari risiko kesehatan serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
