Perpecahan Purnawirawan: Dampak Jabatan Wakil Presiden Gibran dalam Sejarah Indonesia

Fenomena langka terjadi di kancah politik nasional. Jabatan Wakil Presiden yang diemban Gibran Rakabuming Raka, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, memicu polarisasi di kalangan purnawirawan TNI.

Analis politik menyoroti, biasanya para mantan petinggi militer ini cenderung memiliki pandangan yang seragam terhadap isu-isu politik penting. Namun, kemunculan Gibran, sosok muda yang dinilai kurang pengalaman, memunculkan perbedaan pendapat yang tajam.

Sebagian purnawirawan menunjukkan dukungan kuat, melihat Gibran sebagai representasi regenerasi dan partisipasi anak muda dalam pemerintahan. Di sisi lain, tidak sedikit yang mengkritik manuver politik Presiden Joko Widodo, yang dianggap terlalu memaksakan putranya untuk menduduki posisi strategis.

Keterbelahan ini menjadi sorotan utama, mengingat soliditas purnawirawan selama ini. Situasi ini memunculkan keprihatinan tentang arah politik bangsa.

Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka datang dari Persatuan Purnawirawan TNI-Polri, yang beranggotakan tokoh-tokoh senior seperti Agum Gumelar dan Wiranto. Namun, suara berbeda muncul dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang mengusulkan penggantian Gibran, dengan alasan proses pemilihannya melanggar hukum. Kelompok ini terdiri dari mantan tokoh penting seperti Try Sutrisno, Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

Scroll to Top