Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono, turut memberikan pandangannya terkait desakan sejumlah purnawirawan TNI AD, termasuk Fachrul Razi, yang menginginkan Gibran Rakabuming Raka diganti sebagai Wakil Presiden. Hendropriyono menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak mewakili suara seluruh purnawirawan TNI AD.
Dalam sebuah perbincangan daring, Hendropriyono menyoroti pernyataan resmi PPAD yang mengklarifikasi bahwa desakan pemakzulan Gibran adalah inisiatif segelintir pihak. Ia juga menyinggung soal disinformasi terkait waktu munculnya tuntutan politik tersebut. Menurutnya, isu ini sudah beredar sejak Februari, namun kembali mencuat pada 17 April. Hendropriyono menilai, penyebaran informasi yang tidak sesuai konteks waktu adalah bentuk hoaks.
Hendropriyono mengibaratkan situasi ini dengan simulakra dan hoaks. Simulakra adalah menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, sementara hoaks adalah memutarbalikkan fakta dengan mengubah konteks waktu. Dalam kasus ini, tuntutan Forum Purnawirawan TNI dianggapnya sebagai hoaks karena tidak relevan dengan waktu kejadian yang sebenarnya.
Dengan pengalaman intelijennya, Hendropriyono menduga ada pihak yang sengaja memainkan isu ini. Ia mempertanyakan mengapa tuntutan tersebut baru ramai dibicarakan dua bulan setelah pernyataan awal muncul. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya agenda tersembunyi di balik desakan tersebut.
Sebelumnya, PPAD melalui Plt Ketua Umumnya, Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, telah menyatakan bahwa desakan pencopotan Gibran bukanlah keputusan bulat seluruh pensiunan TNI AD, melainkan hanya pandangan segelintir orang.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI sendiri telah menyampaikan delapan tuntutan, salah satunya mendesak penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.
