Gelombang tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat terhadap mitra dagangnya, termasuk tarif tinggi untuk China dan Indonesia, menciptakan ketidakpastian ekonomi global. Menyikapi situasi ini, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mendorong pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan momentum krisis ini sebagai peluang melakukan reformasi ekonomi yang berani.
Basri mencontohkan kebijakan yang diambil pada era Orde Baru tahun 1980-an, seperti devaluasi dan deregulasi signifikan untuk memangkas biaya ekonomi. Ia menekankan pentingnya belajar dari masa lalu dan menjadikan krisis sebagai pemicu kebijakan yang lebih baik.
Apresiasi juga diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah-langkah deregulasi ekonomi yang telah diambil. Kebijakan seperti kuota dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dinilai dapat membantu perekonomian domestik.
Selain itu, Basri menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat selama masa pemulihan ekonomi. Menurutnya, belanja masyarakat akan memicu permintaan, mendorong dunia usaha untuk berproduksi, dan menyerap tenaga kerja. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal menjadi krusial untuk mendorong pengeluaran dan memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, belanja publik menjadi kunci pemulihan ekonomi.
