Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk menurunkan biaya haji di Indonesia, bahkan berupaya menjadikannya yang termurah dibandingkan negara tetangga, Malaysia. Meskipun telah berhasil menurunkan biaya haji tahun 2025 sebesar Rp4 juta, Prabowo merasa masih ada ruang untuk efisiensi.
Saat ini, biaya haji di Indonesia untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79, dengan biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah (Bipih) sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total biaya. Sisanya, 38%, disubsidi dari dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Lantas, bagaimana dengan biaya haji di Malaysia?
Menurut data dari Lembaga Tabung Haji, biaya haji di Malaysia mencapai 33.300 ringgit atau sekitar Rp130,3 juta (dengan asumsi kurs Rp3.913 per ringgit). Sekilas, biaya haji di Malaysia tampak lebih mahal. Namun, kunci perbedaannya terletak pada sistem subsidi yang diterapkan.
Ekonom Syariah dari IPB University, Irfan Syauqi Beik, menjelaskan bahwa Malaysia memberikan subsidi yang lebih besar, mencapai sekitar 55% dari total biaya. Subsidi ini pun tidak diberikan secara merata, melainkan berdasarkan kelompok pendapatan.
Berikut rincian biaya haji di Malaysia berdasarkan kelompok pendapatan:
Kelompok 40% Pendapatan Terendah (B40):
- Mendapatkan subsidi sebesar 17.300 ringgit (Rp67,69 juta) dari Tabung Haji.
- Mendapatkan tambahan subsidi 1.000 ringgit (Rp3,91 juta) dari Pemerintah Malaysia.
- Total subsidi yang diterima mencapai 18.300 ringgit (Rp71,6 juta) atau 55%.
- Jemaah hanya perlu membayar 15.000 ringgit (Rp58,6 juta).
Kelompok Kelas Menengah (M40):
- Mendapatkan subsidi sebesar 9.800 ringgit (Rp38,3 juta) atau 29%.
- Jemaah membayar 23.500 ringgit (Rp91,9 juta).
Kelompok Kaya (T20):
- Tidak mendapatkan subsidi.
- Membayar biaya penuh sebesar 33.300 ringgit (Rp130,3 juta).
Dengan demikian, meskipun biaya haji nominal di Malaysia lebih tinggi, sistem subsidi yang berpihak pada kelompok berpenghasilan rendah membuat biaya yang dibayarkan jemaah B40 bisa lebih rendah dibandingkan biaya haji di Indonesia. Implementasi subsidi yang tepat sasaran inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan haji yang lebih terjangkau.
