WASHINGTON, KOMPAS.TV – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan dukungan atas inisiatif Israel untuk mengambil alih pengelolaan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza.
Departemen Luar Negeri AS menilai langkah Israel ini sebagai "solusi inovatif" dalam mengatasi kendala penyaluran bantuan.
Sejak awal Maret, warga Jalur Gaza kesulitan mendapatkan bantuan kemanusiaan akibat blokade ketat dari Israel.
Meskipun tekanan dari komunitas internasional meningkat, Israel sebelumnya enggan mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza.
Namun, pada Minggu, kabinet keamanan Israel mengumumkan rencana untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut, dengan menunjuk kontraktor keamanan AS untuk menangani proses pengiriman.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menjelaskan bahwa tujuan utama dari rencana ini adalah untuk memastikan bantuan tidak jatuh ke tangan Hamas, yang berulang kali dituduh oleh Israel dan AS telah menguasai bantuan kemanusiaan.
"Dengan pengaturan ini, keamanan tetap terjamin, Hamas tidak mendapatkan keuntungan, dan warga Gaza memiliki akses terhadap bantuan penting," ujar juru bicara tersebut.
"Pemerintahan ini menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi warga Gaza dan solusi kreatif seperti ini sejalan dengan visi (Presiden AS Donald) Trump yang inspiratif."
Media AS melaporkan bahwa keterlibatan kontraktor AS dalam pengiriman bantuan diharapkan dimulai pada akhir Mei, kemungkinan setelah kunjungan Trump ke Timur Tengah.
Blokade Israel telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah di Gaza, dengan pasokan makanan dan kebutuhan dasar terhenti selama lebih dari dua bulan.
Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan bahwa ribuan anak balita berisiko meninggal akibat kelaparan, dan puluhan ribu anak membutuhkan perawatan karena kekurangan gizi akut.
Sejumlah lembaga kemanusiaan PBB dilaporkan menolak rencana Israel karena dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas dan kemanusiaan, serta sulit dilaksanakan secara logistik.
