Kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai kritik. Ketidaklibatan pihak-pihak terkait dalam perumusan kebijakan ini dianggap menjadi penyebab polemik yang muncul, termasuk penolakan dari beberapa pihak, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung menilai bahwa seharusnya gubernur melakukan komunikasi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan sebelum menerapkan kebijakan ini. Kebijakan yang menyangkut KB dan bansos dinilai sangat sensitif dan melibatkan banyak dimensi.
Idealnya, sebuah kebijakan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama jika kebijakan tersebut bersifat sensitif dan multidimensi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh semua pihak.
Kebijakan ini bersinggungan dengan kebijakan lain yang sudah berjalan, terutama program KB untuk pria, seperti vasektomi, sebagai syarat utama penerima bansos. Hal ini menciptakan tumpang tindih antara dua kebijakan yang berbeda, dimana setiap kebijakan memiliki pemangku kepentingan yang berbeda pula.
Gubernur disarankan untuk melakukan kajian mendalam dan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak, meskipun bansos tersebut berasal dari anggaran pemerintah provinsi Jawa Barat. Kajian yang komprehensif akan memetakan potensi positif dan negatif dari kebijakan tersebut, sehingga hasilnya lebih dapat diterima secara luas.
Selain itu, gubernur didorong untuk mengoptimalkan sistem pemerintahan dengan pendekatan pentahelix dalam merumuskan kebijakan. Pendekatan ini melibatkan unsur bisnis, sosial, pemerintah, akademisi, dan media. Keterlibatan semua unsur ini akan memastikan bahwa setiap pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing.
Gaya kepemimpinan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan sebuah kebijakan. Pendekatan pentahelix dapat membantu menjalankan pemerintahan dengan lebih efektif dan transparan.
