DPR RI dan Kemenkes Bersatu Padu Gempur Demam Berdarah, Targetkan Nol Kematian di 2030

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mengambil langkah signifikan dalam memerangi Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan meluncurkan Presidium Kaukus Kesehatan DPR RI. Inisiatif ini bertujuan untuk menjalin sinergi lintas sektor demi menekan angka kematian akibat DBD hingga nol pada tahun 2030.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa Kaukus Kesehatan DPR RI akan menjadi wadah strategis bagi berbagai komisi dan fraksi di DPR RI untuk merespons isu kesehatan masyarakat, khususnya DBD, secara komprehensif.

"Kematian akibat DBD bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari sistem respons yang belum optimal. Saatnya kita beralih dari pendekatan reaktif ke strategi kolaboratif yang proaktif dan prediktif," ungkap Cucun dalam acara peluncuran di Gedung Nusantara, Jakarta.

Selain itu, DPR RI dan Kemenkes juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Koalisi Bersama Lawan Dengue (Kobar Lawan Dengue).

Data hingga Mei 2025 menunjukkan, Indonesia mencatat lebih dari 56.000 kasus DBD dengan lebih dari 250 kematian yang tersebar di 456 kabupaten/kota di 34 provinsi. Kabupaten Bandung mencatat angka yang mengkhawatirkan, yaitu 3.529 kasus dengan 38 kematian, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat kematian tertinggi akibat DBD.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menambahkan bahwa DBD masih menjadi masalah kesehatan serius di negara berkembang. Sekitar 40% penduduk dunia berisiko tertular penyakit ini. Indonesia sendiri termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah kasus tertinggi, bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, dan Vietnam.

"Pada tahun 2024, terdapat lebih dari 257.000 kasus DBD dan sekitar 1.400 kematian di Indonesia. Untuk mencapai target nol kematian pada tahun 2030, diperlukan kolaborasi yang kuat antara semua pihak terkait," jelas Dante.

Cucun memastikan komitmennya untuk mengawal agenda kesehatan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Melalui koalisi dan presidium kaukus ini, DPR RI dan Kemenkes berharap dapat mendorong advokasi kebijakan, mempercepat vaksinasi, meningkatkan edukasi publik berbasis data, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respon terhadap penyakit menular seperti DBD.

"Kolaborasi ini adalah langkah awal yang nyata, menyatukan visi dan kekuatan nasional untuk melindungi generasi bangsa. DBD bisa kita atasi, asalkan kita bekerja bersama," pungkasnya.

Peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Koordinator Presidium Kaukus Kesehatan Netty Prasetiyani Heryawan, dan para Ketua Kelompok Fraksi Komisi IX DPR RI.

Scroll to Top