Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah mendukung upaya mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, namun mengakui bahwa inisiatif ini membutuhkan investasi yang signifikan.
Bahlil menantang pihak-pihak yang terus mendesak Indonesia untuk mempercepat penutupan PLTU batu bara agar turut berkontribusi dalam pendanaan. Ia secara terbuka meminta bank-bank dunia dan lembaga donor yang berkomitmen terhadap transisi energi bersih untuk memberikan dukungan finansial dengan bunga yang terjangkau.
"Kalau ada dana donor yang mau membiayai, kami siap mempensiunkan PLTU batu bara besok pagi," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa biaya pensiun dini PLTU tidak boleh membebani keuangan PT PLN (Persero) atau mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
Saat ini, satu-satunya proyek pensiun dini PLTU yang sedang berjalan adalah PLTU Cirebon di Jawa Barat.
Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, akan ada penambahan kapasitas listrik sebesar 6,3 GW yang berasal dari PLTU batu bara. Selain itu, akan ada penambahan dari gas sebesar 10,3 GW.
Bahlil berpendapat bahwa pemanfaatan batu bara untuk pembangkit listrik bukanlah masalah selama kebutuhan energi dalam negeri belum terpenuhi. Ia juga menyoroti bahwa negara-negara di Eropa dan Turki masih banyak menggunakan batu bara untuk pembangkit listrik.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dapat mengurangi emisi karbon dari PLTU batu bara secara signifikan. Dengan teknologi ini, batu bara dapat menjadi sumber energi yang lebih bersih.
"Jangan sampai kita terprovokasi dan menganggap batu bara itu haram," ujarnya. Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak terus-menerus ditekan untuk mengimpor energi bersih dengan harga mahal.
