Gelombang dedolarisasi kini tengah menyapu dunia, dengan lebih dari 70 negara aktif mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional. Fenomena ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap keuangan global dan menantang dominasi moneter AS yang telah berlangsung sejak Perang Dunia II.
Di kawasan ASEAN, negara-negara mulai mengadopsi penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal dan mengembangkan sistem pembayaran alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Sentimen serupa juga muncul di Eropa, di mana para pejabat bank sentral mempertanyakan ketergantungan mereka pada Federal Reserve. Blok BRICS pun semakin gencar mendorong penggunaan mata uang non-AS dalam perdagangan bilateral.
Indonesia, bersama negara-negara ekonomi besar Asia lainnya, sepakat untuk mengadopsi mekanisme pembiayaan cepat berbasis mata uang regional, khususnya yuan China, sebagai pengganti dolar AS. Langkah ini dipandang sebagai langkah besar dalam mengurangi ketergantungan pada dolar.
Kelompok Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), termasuk Rusia dan Kazakhstan, mencatatkan 85% transaksi lintas batas menggunakan mata uang lokal, menunjukkan keberhasilan koordinasi kebijakan moneter regional. Iran dan Rusia juga telah secara resmi menghapus dolar dalam perdagangan bilateral, beralih ke rubel dan rial. China semakin agresif mempromosikan yuan, yang kini mendominasi 47% transaksi perdagangan global. Bahkan, Brasil telah membuka bank kliring yuan untuk memfasilitasi perdagangan dengan China.
Para analis memperingatkan bahwa gelombang dedolarisasi berpotensi melemahkan perekonomian AS, dengan risiko pergeseran besar aliran modal global. Penurunan peringkat utang AS oleh Moody’s semakin memperburuk sentimen pasar.
Jika tren ini terus berlanjut, dominasi dolar AS sebagai mata uang global mungkin akan menghadapi tantangan terberat sejak Perang Dunia II. Negara-negara kini semakin berani mencari alternatif, menandai babak baru dalam sistem keuangan dunia.
