Pemerintah tengah menggarap proyek besar: penulisan ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid buku. Ada satu perubahan signifikan yang menarik perhatian, yaitu tidak digunakannya lagi istilah "Orde Lama" untuk menyebut periode pemerintahan sebelum Orde Baru.
Menurut keterangan resmi, keputusan ini didasari pada fakta bahwa pemerintahan di masa itu tidak pernah menyebut diri mereka sebagai "Orde Lama". Perubahan ini bertujuan untuk menyajikan perspektif sejarah yang lebih netral dan inklusif. Istilah "Orde Lama" dianggap kurang tepat karena merupakan label yang diberikan oleh rezim setelahnya.
Adapun 10 jilid buku sejarah ini meliputi periode yang luas, mulai dari sejarah awal Nusantara hingga era reformasi. Judul-judul jilid tersebut adalah:
- Sejarah Awal Nusantara
- Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
- Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
- Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
- Respons Terhadap Penjajahan
- Pergerakan Kebangsaan
- Perang Kemerdekaan Indonesia
- Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
- Orde Baru (1967-1998)
- Era Reformasi (1999-2024)
Rencananya, draf buku-buku ini akan diuji publik pada Juni atau Juli 2025. Uji publik ini akan melibatkan diskusi terbuka dengan berbagai ahli sejarah untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang beragam. Proses penulisan sendiri terus berjalan, dengan progres yang bervariasi di setiap jilid. Beberapa jilid sudah mendekati finalisasi, sementara yang lain masih dalam tahap awal.
Pemerintah berharap masyarakat tidak terburu-buru dalam memberikan penilaian atau kritik terhadap penulisan sejarah ini. Masyarakat diminta untuk menunggu hingga proses penulisan selesai dan draf buku dapat dibaca secara utuh. Dengan demikian, perdebatan dan diskusi dapat dilakukan secara lebih konstruktif dan berdasarkan fakta yang komprehensif.
