WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan akan membatalkan seluruh perjanjian finansial yang masih berlaku dengan Universitas Harvard.
Seorang pejabat pemerintah AS mengungkapkan, surat perintah akan segera dikirimkan ke berbagai badan federal untuk mengidentifikasi kontrak-kontrak yang ada dengan Harvard. Tujuannya, untuk menentukan apakah kontrak tersebut bisa dibatalkan atau dipindahkan ke pihak lain.
Langkah ini merupakan eskalasi terbaru dari tekanan Presiden Donald Trump terhadap universitas ternama tersebut. Sebelumnya, Trump mengancam akan menarik dana hibah penelitian senilai 3 miliar dollar AS dari Harvard untuk dialihkan ke sekolah kejuruan.
Ancaman itu disampaikan melalui platform media sosial Truth Social. Dana hibah tersebut umumnya dialokasikan oleh Kongres dan disalurkan melalui Institut Kesehatan Nasional untuk membiayai riset biomedis, melalui proses permohonan yang ketat oleh para ilmuwan. Jenis penelitian ini biasanya tidak dilakukan di sekolah kejuruan.
Trump menuduh Harvard lambat dalam memberikan informasi mengenai daftar mahasiswa asing. Pemerintahannya ingin mengetahui jumlah "orang gila yang radikal dan pembuat onar" yang mungkin masuk ke AS.
Sebelumnya, pada bulan April, pemerintahan Trump telah membekukan dana federal sebesar 2,3 miliar dollar AS untuk Harvard.
Status Mahasiswa Asing
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) sebelumnya melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing. Larangan itu tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Harvard, Alan Garber, tertanggal 22 Mei 2025.
Universitas Harvard kemudian mengajukan gugatan pada 23 Mei 2025 di Boston, dengan alasan kebijakan tersebut melanggar Konstitusi AS, khususnya hak kebebasan berbicara.
Untungnya, larangan tersebut telah diblokir sementara oleh hakim federal, Allison Burroughs. Putusan tersebut memberikan waktu dua minggu bagi Harvard untuk membela posisinya dalam persidangan lanjutan pada 27 dan 29 Mei mendatang.
