Jakarta – Kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump mencabut izin Harvard untuk menerima mahasiswa asing berimbas luas. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, kini memerintahkan penangguhan penerbitan visa pelajar dan pertukaran mahasiswa tambahan di seluruh kedutaan dan kantor konsulat AS.
Menurut laporan yang beredar, perintah Rubio ini melarang penerbitan "visa pelajar atau pertukaran tambahan… kapasitas penunjukan hingga panduan lebih lanjut dikeluarkan." Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri berencana memperketat pemeriksaan media sosial bagi seluruh aplikasi visa.
Meskipun penangguhan ini diisyaratkan sementara, kedutaan AS diperintahkan untuk menunggu panduan baru dalam "beberapa hari mendatang." Namun, perlu dicatat bahwa penundaan pemrosesan aplikasi visa di misi AS sudah sering terjadi.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce, enggan mengomentari langsung kebijakan ini. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah AS sangat serius dalam proses pemeriksaan setiap individu yang masuk ke negara tersebut.
"Tujuannya adalah memastikan bahwa mereka yang berada di sini memahami hukum yang berlaku, tidak memiliki niat kriminal, dan akan berkontribusi positif," ujar Bruce. Ia pun menyarankan calon mahasiswa untuk mengikuti proses normal pengajuan visa dan bersiap untuk diperiksa.
Rubio sebelumnya menyatakan telah mencabut ribuan visa sejak Trump menjabat, menggunakan undang-undang yang memungkinkan menteri luar negeri mengusir warga asing yang dianggap bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS. Mahasiswa yang terlibat dalam aktivisme terkait Gaza menjadi sasaran utama, dituduh melakukan anti-Semitisme.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri AS mencabut sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) Harvard, yang merupakan sistem utama izin bagi mahasiswa asing untuk belajar di AS. Harvard mengecam keras kebijakan ini dan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan federal Boston.
