Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur baru saja menerima kunjungan penting dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk membahas dua isu krusial: kemerdekaan pers dan pemerataan akses internet di seluruh Jawa Timur. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas informasi dan konektivitas bagi masyarakat.
Fokus utama pertemuan adalah mengevaluasi Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Jawa Timur tahun 2024 yang ternyata berada di bawah angka nasional. Kemenko Polkam mendorong Diskominfo Jatim untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi konkret agar IKP Jatim dapat meningkat di tahun 2025.
Diskominfo Jatim merespons dengan menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan, termasuk menggandeng Dewan Pers, Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya, Komisi Informasi Jatim, PWI, dan AJI untuk menyusun rencana aksi. Beberapa indikator yang menjadi perhatian adalah kebebasan dari kekerasan terhadap jurnalis, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, independensi lembaga peradilan, akses informasi publik, dan tata kelola perusahaan yang baik.
Selain isu kemerdekaan pers, pertemuan ini juga membahas tantangan dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas internet di Jawa Timur. Kemenko Polkam menerima masukan dari asosiasi penyelenggara internet mengenai regulasi yang dianggap menghambat ekspansi jaringan. Diskominfo Jatim menjelaskan bahwa meskipun telah banyak perbaikan, masih terdapat area dengan sinyal internet yang lemah. Upaya terus dilakukan, termasuk pemanfaatan jaringan internet satelit Starlink di wilayah-wilayah terpencil.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam dan Diskominfo Jatim akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Diskominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur, perwakilan Kepolisian, dan Kejaksaan di Kota Malang. Rakor dua hari ini akan membahas secara mendalam IKP pada hari pertama, dan fokus pada perluasan jangkauan serta peningkatan kapasitas internet pada hari kedua. Rakor ini rencananya akan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Polkam, Kemendagri, Kemkominfo, serta Wakil Gubernur Jatim.
