Pemerintah Kabupaten Mimika mengumumkan keberhasilan signifikan dalam menekan angka kasus malaria hingga 20 persen. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, Kamis (29/5/2025).
Keberhasilan ini, menurut Bupati, adalah buah dari kerja keras Dinas Kesehatan Mimika dalam menerapkan program pengendalian malaria yang komprehensif, termasuk pendataan kasus secara detail di setiap kampung.
"Pendataan kasus malaria di setiap kampung sangat penting. Dengan data yang akurat, kita bisa lebih efektif menekan penyebarannya. Saat ini, kita sudah berhasil menurunkan kasus malaria di Mimika sebesar 20 persen," jelas Bupati Johannes Rettob.
Penurunan ini didorong oleh serangkaian tindakan nyata, seperti pembagian kelambu di wilayah dengan tingkat prevalensi malaria tinggi, penyemprotan (fogging) untuk meminimalkan potensi wabah demam berdarah dengue (DBD), perbaikan drainase untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk, edukasi kepada masyarakat agar penderita malaria mengonsumsi obat hingga tuntas, serta pemeriksaan malaria rutin di berbagai lokasi.
"Kami terus mengimbau masyarakat yang terinfeksi malaria untuk menyelesaikan pengobatan dengan benar. Pemeriksaan rutin juga terus dilakukan untuk memastikan deteksi dini," tambahnya.
Kritik Terhadap Akurasi Data Malaria Nasional
Meski menyambut baik penurunan kasus di Mimika, Bupati Rettob juga menyampaikan kekhawatirannya terkait sistem pencatatan data malaria di tingkat nasional. Ia menilai adanya potensi kelemahan dalam metode pelaporan yang dapat mempengaruhi akurasi data.
"Secara nasional, Indonesia menyumbang 30 persen kasus malaria, dan Papua menyumbang 70 persen dari angka tersebut. Namun, saya meragukan keakuratannya. Contohnya, seseorang bisa tercatat dua kali di puskesmas atau rumah sakit yang berbeda dalam waktu berdekatan," ungkapnya.
Ia mencontohkan kasus seseorang yang dinyatakan bebas malaria setelah enam bulan, namun terinfeksi kembali dalam satu atau dua minggu. Jika kasus seperti ini tercatat di fasilitas kesehatan berbeda, data yang dihasilkan bisa menjadi kurang valid.
"Sistem pencatatan seperti ini perlu dievaluasi agar menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan situasi di lapangan," tegas Bupati.
Bupati Rettob menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Pemkab Mimika untuk terus meningkatkan kualitas data dan efektivitas program pengendalian malaria.
"Kami sedang membangun sistem pencatatan yang lebih akurat dan andal. Dengan data yang baik, upaya pencegahan dan pengobatan malaria bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien," pungkasnya.
