WASHINGTON – Universitas Harvard, yang sedang menghadapi tantangan dari pemerintahan Donald Trump, menggelar upacara wisuda bagi angkatan 2025 dengan sorotan utama tertuju pada pidato Presiden Universitas, Alan Garber.
Dalam pidatonya, Garber menyampaikan sindiran halus terkait kebijakan pemerintahan Trump terhadap mahasiswa asing. Ia menekankan kebanggaannya atas keberagaman angkatan 2025 yang berasal "dari ujung jalan, di seluruh negeri, dan di seluruh dunia…sebagaimana mestinya," disambut tepuk tangan meriah.
Lebih lanjut, Garber mendorong para lulusan untuk "tetap merasa nyaman dengan ketidaknyamanan," sebuah referensi implisit terhadap upaya pembatasan penerimaan mahasiswa internasional yang sempat dilancarkan pemerintahan Trump.
Harvard memang berada di garda depan dalam menentang berbagai kebijakan pemerintahan Trump, termasuk yang menargetkan program Keanekaragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI), penerimaan mahasiswa internasional, serta isu pro-Palestina. Penolakan Harvard terhadap tuntutan-tuntutan tersebut berujung pada ancaman pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP), yang kemudian berhasil diblokir sementara oleh pengadilan federal.
Tidak lama kemudian, Trump juga memerintahkan penangguhan semua kontrak penelitian federal dengan Harvard. Garber menyebut tindakan tersebut "membingungkan" dan menegaskan bahwa pemutusan kontrak akan merugikan kepentingan nasional AS. Ia berpendapat bahwa pemotongan dana penelitian bukan hanya merugikan Harvard, tetapi juga menghambat kemajuan negara secara keseluruhan.
Serupa dengan itu, peneliti hak asasi manusia Yaqiu Wang menyatakan kekhawatiran atas potensi dampak negatif pembatasan terhadap mahasiswa Tiongkok dan posisi AS sebagai pemimpin inovasi ilmiah global.
Pemerintah Tiongkok juga merespons dengan kemarahan rencana pemerintah Trump untuk mencabut visa mahasiswa Tiongkok secara agresif, menyebutnya sebagai tindakan "politis dan diskriminatif". Pemerintah AS juga berencana memperketat kriteria visa bagi calon mahasiswa dari Tiongkok dan Hong Kong.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan penentangannya terhadap kebijakan tersebut dan mendesak AS untuk melindungi hak dan kepentingan sah mahasiswa internasional, termasuk yang berasal dari Tiongkok.
Meskipun Tiongkok mengirimkan jumlah mahasiswa terbanyak ke AS pada tahun akademik 2023-2024, India untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir berhasil melampauinya.
