Jakarta – Kabar terbaru dari dunia perdagangan internasional: Pengadilan banding federal mengizinkan Presiden Trump untuk sementara waktu melanjutkan penerapan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Darurat. Keputusan ini muncul di tengah upaya banding pemerintahan Trump terhadap putusan yang sebelumnya membatalkan sebagian besar kebijakan ekonominya yang kontroversial.
Pengadilan Banding untuk Wilayah Federal mengabulkan permintaan mendesak dari pemerintah, dengan alasan bahwa penghentian kebijakan tarif dapat berdampak serius terhadap "keamanan nasional negara." Putusan ini menangguhkan keputusan sebelumnya dari Pengadilan Perdagangan Internasional AS.
Putusan Sebelumnya Ditangguhkan
Sehari sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional menyatakan bahwa Trump telah melampaui batas wewenangnya dalam menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk memberlakukan tarif terhadap banyak mitra dagang Amerika Serikat.
Panel hakim berpendapat bahwa wewenang menetapkan tarif ada di tangan Kongres, bukan presiden. Mereka menilai Trump telah menyalahgunakan IEEPA, yang seharusnya digunakan untuk menanggapi ancaman darurat nasional, untuk kepentingan politik perdagangan.
Dampak ke Usaha Kecil
Sebelumnya, seorang hakim federal lainnya juga memutuskan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya saat memberlakukan tarif terhadap dua perusahaan mainan edukatif. Kedua perusahaan tersebut mengklaim harus menaikkan harga hingga 70% agar dapat bertahan.
Dengan keputusan pengadilan banding terbaru, tarif akan tetap berlaku selama proses hukum berlanjut. Tanggapan dari penggugat dijadwalkan paling lambat 5 Juni 2025, sementara pemerintah akan memberikan balasannya pada 9 Juni 2025.
Reaksi Negara-Negara
Keputusan pengadilan ini direspons dengan hati-hati oleh berbagai negara. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa ini adalah "urusan dalam negeri AS" dan memilih menunggu hingga proses hukum selesai. Jerman dan Komisi Eropa belum memberikan komentar.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa keputusan ini sesuai dengan posisi lama Kanada bahwa tarif Trump tidak sah.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa proses hukum belum memengaruhi jadwal negosiasi dagang.
Ketidakpastian Ekonomi
Ketidakpastian hukum ini memicu reaksi hati-hati di pasar keuangan. Investor masih menahan diri akibat potensi proses hukum yang panjang.
Biaya tambahan akibat tarif berdampak pada berbagai sektor, mulai dari otomotif hingga barang konsumsi.
Beberapa perusahaan besar bahkan membatalkan proyeksi bisnis mereka, sementara perusahaan multinasional mempertimbangkan relokasi operasional untuk menghindari beban tarif.
Proses hukum ini menambah ketidakpastian terhadap arah kebijakan perdagangan AS ke depan dan memperbesar ketidakpastian jangka panjang bagi bisnis yang bergantung pada rantai pasokan lintas negara.
