Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menanggung biaya pendidikan dasar, termasuk di sekolah swasta, telah memicu beragam reaksi di masyarakat. Dukungan datang dari berbagai pihak yang menyambut baik langkah ini, namun pertanyaan tentang kemampuan anggaran pemerintah juga muncul.
Pakar pendidikan, Dr. Dian Rahma Santoso, menegaskan bahwa putusan MK ini adalah wujud nyata dari perintah konstitusi terkait pendidikan. Kebijakan ini dianggap penting dalam mewujudkan pemerataan hak pendidikan bagi seluruh siswa.
Namun, Dian juga menyoroti potensi dampak kebijakan sekolah swasta gratis terhadap kualitas pendidikan. Ia mengingatkan bahwa tujuan pendirian sekolah swasta tidak hanya untuk mengatasi kekurangan sekolah, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran inovatif dan adaptif.
"Jangan sampai kebijakan ini justru menurunkan mutu pendidikan, khususnya di sekolah swasta," tegas Dian.
Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai, bukan sekadar bersifat simbolis. Anggaran yang cukup akan menjaga kualitas pendidikan di sekolah swasta.
Ancaman Bagi Sekolah Swasta Jika Anggaran Tak Memadai
Dian mengkhawatirkan bahwa jika anggaran pemerintah tidak mencukupi, sekolah swasta akan mengalami tekanan besar. Hal ini dapat berdampak pada penurunan standar pendidikan yang selama ini telah dibangun.
"Sekolah swasta bisa kehilangan kemampuan untuk mempertahankan program unggulan, kualitas pengajaran bisa menurun, dan motivasi tenaga pendidik dapat terpengaruh," jelasnya.
Selain biaya operasional rutin, sekolah swasta juga membutuhkan dana untuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan fasilitas teknologi. Dukungan pemerintah terhadap aspek-aspek ini sangat penting.
"Skema pendanaan yang jelas dan berkelanjutan, serta mekanisme penyaluran dana yang sistematis dan transparan, adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas," kata Dian.
Prioritaskan Sekolah Swasta yang Melayani Masyarakat Kurang Mampu
Pendataan sekolah swasta menjadi langkah krusial dalam mengkaji putusan MK ini. Prioritas harus diberikan kepada sekolah swasta yang melayani masyarakat kurang mampu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keberlanjutan layanan pendidikan.
Implementasi kebijakan sekolah swasta gratis membutuhkan koordinasi lintas sektor agar tidak menjadi bumerang yang merusak ekosistem pendidikan di Indonesia.
"Peran serta pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengawal kebijakan ini agar benar-benar menjadi solusi nyata bagi masa depan pendidikan Indonesia," pungkas Dian.
