Menteri yang membidangi perlindungan pekerja migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menargetkan penyerapan tenaga kerja Indonesia di luar negeri mencapai angka fantastis, yaitu 425.000 orang pada tahun 2025. Target ini dicanangkan seiring dengan permintaan global yang tinggi terhadap tenaga kerja dari Indonesia.
Usai penandatanganan kesepahaman bersama (MoU) dengan Pemerintah Kota Solo dan Universitas Sebelas Maret (UNS), Karding mengungkapkan bahwa saat ini permintaan akan tenaga kerja asal Indonesia mencapai 1,7 juta orang. Sayangnya, hingga saat ini, baru sekitar 297.000 orang yang berhasil ditempatkan.
"Tahun ini, kami berupaya mencapai angka 425.000 dari 297.000 (tenaga kerja)," ungkap Karding.
Taiwan dan Hongkong masih menjadi destinasi utama bagi para pencari kerja asal Indonesia. Bahkan, Arab Saudi menunjukkan ketertarikan yang besar dengan mengajukan permintaan hingga 650.000 tenaga kerja. "Arab Saudi menghubungi saya, meminta 650.000 tenaga kerja untuk dikirim. Namun, MoU dengan Arab Saudi harus dibuka kembali," jelas Karding.
Di sisi lain, Karding menegaskan larangan bagi warga negara Indonesia untuk bekerja di tiga negara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Alasan di balik larangan ini adalah ketiadaan kerja sama resmi antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut terkait penempatan tenaga kerja.
Lebih lanjut, Karding menyoroti maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Thailand. "Kita tidak memiliki kerja sama penempatan dengan Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Jika tidak ada kerja sama, seharusnya tidak boleh. Apalagi, banyak warga kita yang menjadi korban TPPO di sana. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk melarangnya," tegas Karding.
