Elon Musk, tokoh penting di balik Tesla, telah mengakhiri masa jabatannya dalam pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, setelah empat bulan bertugas. Sebelumnya, Musk menyatakan dukungannya pada Trump dalam Pemilu 2024 dan diberi tanggung jawab memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
Trump sendiri menyampaikan apresiasi kepada Musk atas kontribusinya selama menjabat. Namun, dalam pernyataan terbarunya, Musk mengungkapkan meskipun menjadi pendukung Trump, ia tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Ia merasa "terkekang" dan kesulitan untuk sepenuhnya mendukung semua tindakan pemerintahan.
"Saya merasa agak terkekang," ujarnya, "Saya tidak ingin menentang pemerintah, tetapi saya juga tidak ingin bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan."
DOGE sendiri telah melakukan pemangkasan signifikan terhadap ribuan pekerjaan di sektor federal sejak awal masa jabatan Trump. Musk membela catatan pemerintahannya, namun mengakui bahwa DOGE seringkali menjadi "kambing hitam" atas segala pemotongan.
Kekecewaan Musk juga dipicu oleh paket pajak dan pengeluaran dari Partai Republik yang diperkirakan akan menambah triliunan dolar ke utang AS. Ia merasa kebijakan ini merusak upaya efisiensi yang telah dilakukan oleh tim DOGE.
Di sisi lain, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran, Russell Vought, menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya melakukan pemotongan anggaran melalui kerjasama dengan Kongres dan penggunaan "alat eksekutif." Ia menampik kritik yang menyebutkan DOGE mungkin telah bertindak terlalu jauh dalam upaya penataan ulang pemerintahan.
Meskipun Musk pernah memprediksi DOGE akan memangkas triliunan dolar pengeluaran pemerintah, angka aktual hingga saat ini belum mencapai target tersebut.
Kehadiran Musk dalam dunia politik juga berdampak pada citra publiknya dan persepsi konsumen terhadap Tesla. Mobil dan ruang pamer Tesla dilaporkan menjadi sasaran aksi pembakaran dan pengrusakan.
