Mantan Presiden Joko Widodo kini berada di tengah pusaran tekanan politik yang semakin intensif. Forum Purnawirawan TNI telah menyampaikan tuntutan resmi ke DPR, mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.
Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno mendukung langkah tersebut, menekankan bahwa tuntutan para purnawirawan menyentuh isu fundamental bagi bangsa. Pertemuan antara Forum Purnawirawan dan Try Sutrisno dihadiri oleh sejumlah tokoh militer senior.
Tuntutan para purnawirawan mencakup delapan poin, dengan fokus pada proses pencalonan Gibran yang dianggap tidak konstitusional. Mereka berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran bertentangan dengan hukum, terutama setelah Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman, yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK, melakukan pelanggaran etik berat.
Pengamat politik Hersubeno Arief menyebut Gibran sebagai "anak haram konstitusi." Menurut UUD 1945, proses pemakzulan melibatkan DPR, MK, dan MPR. DPR terlebih dahulu meminta pendapat hukum MK. Jika MK menyatakan syarat terpenuhi, MPR dapat mengambil keputusan akhir.
Secara politis, peluang pemakzulan masih terbuka. PDIP disebut-sebut berpotensi menjadi inisiator utama. Hubungan antara PDIP dan Jokowi dikabarkan merenggang, terutama setelah isu judi online yang menyeret kader PDIP, Menko Polhukam Budi Gunawan.
Sementara itu, Golkar, di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang dikenal dekat dengan Jokowi, diperkirakan akan menolak pemakzulan. Namun, arah politik Golkar akan sangat dipengaruhi oleh sikap Prabowo Subianto, presiden terpilih yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Tradisi Golkar adalah mengikuti penguasa, dan dalam konteks ini, Prabowo adalah figur sentral.
Situasi semakin kompleks dengan kembali mencuatnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Meski Bareskrim telah menyatakan ijazah tersebut asli, tekanan opini publik terus berlanjut. Jokowi telah melaporkan beberapa tokoh yang meragukan keaslian ijazahnya. Namun, proses hukum terhadap mereka diperkirakan tidak akan berjalan lancar.
Jokowi saat ini menghadapi dua tantangan utama: gugatan hukum terkait keabsahan ijazahnya dan tekanan politik terkait posisi Gibran.
Menjelang pelantikan pemerintahan baru, dinamika antara Jokowi dan Prabowo menjadi sorotan utama. Sejarah mencatat, bahkan tokoh sekuat Soeharto pun bisa dimakzulkan dalam waktu singkat, mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka.
