Warga Korea Selatan (Korsel) hari ini, Selasa, 3 Juni 2025, berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara untuk memilih presiden baru. Pemilihan ini terjadi enam bulan setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer.
Komisi Pemilihan Umum Korsel menginformasikan bahwa proses pemilihan telah dimulai sejak pukul 6 pagi dan akan berlangsung hingga pukul 8 malam, tersebar di 14.295 lokasi di seluruh negeri.
Lebih dari 44 juta warga terdaftar sebagai pemilih, termasuk 15,4 juta orang yang telah menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara awal yang diadakan dua hari sebelumnya.
Antusiasme warga terlihat jelas, dengan banyaknya pemilih lanjut usia yang sudah mengantre sejak pukul 6 pagi di daerah Munrae-dong, Seoul. Seorang pemilih berusia 80 tahun mengungkapkan harapan agar kandidat pilihannya, dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) konservatif, dapat memenangkan pemilihan presiden yang dianggapnya sangat penting ini.
Partisipasi dalam pemungutan suara awal mencapai rekor tertinggi kedua, yaitu 34,74% sejak sistem ini diperkenalkan pada tahun 2014.
Proses penghitungan suara akan segera dimulai setelah pemungutan suara ditutup. Hasil akhir diperkirakan akan diumumkan pada Rabu, 4 Juni 2025, sekitar pukul 6 pagi.
Setelah penghitungan suara selesai, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno antara pukul 7 pagi hingga 9 pagi untuk mengesahkan hasil pemilu secara resmi.
Karena pemilihan ini diadakan lebih awal, presiden terpilih akan langsung menjabat tanpa masa transisi. Pelantikan diperkirakan akan dilaksanakan beberapa jam kemudian di Majelis Nasional, dengan detail lebih lanjut akan diumumkan setelah presiden terpilih ditetapkan.
Persaingan Sengit Lima Kandidat
Lima kandidat bersaing untuk menduduki jabatan tertinggi di negara ini, setelah dua kandidat lainnya mengundurkan diri selama masa kampanye.
Lee Jae-myung, kandidat dari Partai Demokrat liberal, berjanji untuk mengatasi kekuatan yang dianggapnya sebagai pemberontak yang dipimpin oleh Yoon setelah pemakzulan dan pemecatannya dari jabatan.
Kim Moon-soo, kandidat dari Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, menyoroti sejumlah persidangan yang sedang berlangsung dan gaya kepemimpinan agresif Lee, menjanjikan masa depan yang bebas dari kediktatoran.
Selain Lee dan Kim, ada juga Lee Jun-seok dari Partai Reformasi Baru, Kwon Young-guk dari Partai Buruh Demokratik, dan Song Jin-ho, seorang kandidat independen.
Survei sebelum masa tenang menunjukkan Lee dari Partai Demokrat unggul sekitar 10 poin persentase atas Kim, meskipun selisih ini semakin menipis. Dukungan untuk Lee berada di kisaran 40%, diikuti oleh Kim di kisaran 30%, dan Lee Jun-seok sekitar 10%.
Baik Lee maupun Kim menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama dalam kampanye mereka, dengan fokus pada pengembangan industri kecerdasan buatan.
Dalam isu keamanan, Lee berjanji untuk mengejar diplomasi pragmatis dalam merespons perubahan tatanan global, sementara Kim menekankan pembangunan pencegahan terhadap ancaman nuklir Korea Utara.
Lee dan Kim sepakat tentang perlunya merevisi Konstitusi untuk mengganti masa jabatan presiden tunggal lima tahun dengan sistem empat tahun, dua periode. Kim bahkan berjanji untuk mempersingkat masa jabatannya menjadi tiga tahun untuk menyelaraskan masa jabatan presiden dengan anggota Majelis Nasional mulai tahun 2028. Sementara itu, Lee menyerukan referendum tentang amandemen Konstitusi dan menerapkan perubahan tersebut mulai tahun 2030.
