Indonesia Pamer Capaian Transformasi Digital, Prioritaskan Keamanan Anak di Dunia Maya

Indonesia unjuk gigi dalam forum Asia-Pacific Telecommunity (APT) Ministerial Meeting di Tokyo, Jepang, dengan memamerkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital nasional. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% di tahun 2024.

Peningkatan ini ditopang oleh pembangunan infrastruktur digital utama seperti jaringan tulang punggung Palapa Ring yang telah menjangkau lebih dari 500 kabupaten/kota, peluncuran satelit SATRIA-1 yang memperkuat konektivitas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta pembangunan BTS 4G di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Namun, Meutya menekankan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan perlindungan anak. Menurutnya, menciptakan dunia digital yang aman, inklusif, dan ramah anak adalah suatu keharusan. "Konektivitas saja tidak cukup. Kita perlu memastikan bahwa dunia digital yang kita bangun aman dan ramah bagi semua, terutama anak-anak sebagai kelompok paling rentan," ujarnya.

Sebagai langkah nyata, pemerintah memperkenalkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS, regulasi pertama yang secara khusus mengatur perlindungan anak di ruang digital. PP ini mengatur batasan usia akses platform digital, larangan profilisasi data anak, kewajiban literasi digital bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta sanksi administratif bagi pelanggar.

"Anak di bawah usia 13 tahun hanya dapat mengakses platform digital ramah anak dengan risiko rendah dan harus disertai persetujuan orang tua. Sementara itu, platform dengan interaksi terbuka atau monetisasi agresif hanya boleh diakses mulai usia 16 tahun, juga dengan persetujuan aktif orang tua," tegas Meutya.

Selain regulasi, pemerintah juga menggalakkan kolaborasi lintas kementerian dalam memperluas literasi digital. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Kemendikbud, Kementerian Agama, hingga BKKBN untuk memperkuat program literasi digital nasional yang menjangkau sekolah, pesantren, dan komunitas keluarga.

APT Ministerial Meeting adalah forum kerja sama regional yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat tinggi sektor digital dari berbagai negara Asia-Pasifik. Forum ini menjadi wadah bagi setiap negara untuk berbagi visi dan strategi dalam pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif.

Scroll to Top