Lee Jae Myung, tokoh sentral dari Partai Demokratik Korea Selatan, berhasil meraih kursi kepresidenan dalam Pemilu Korsel 2025. Kemenangan ini diraih setelah mengungguli Kim Moon Soo, rivalnya dari kubu konservatif.
Data resmi dari Komisi Pemilihan Umum Nasional pada Rabu (4/6) menunjukkan bahwa dengan perhitungan 96,74% suara, secara matematis Kim Moon Soo tidak mungkin lagi mengejar ketertinggalannya.
Kim Moon Soo pun telah mengakui kekalahannya dan mengucapkan selamat kepada Lee Jae Myung atas kemenangannya.
Perjalanan Lee Jae Myung menuju kursi kepresidenan tidaklah mudah. Mantan pekerja pabrik ini pernah mencalonkan diri pada Pilpres 2022, namun harus mengakui keunggulan Yoon Suk Yeol. Sebelum terjun ke dunia politik nasional, Lee menjabat sebagai wali kota Seongnam selama delapan tahun dan kemudian menjadi gubernur Provinsi Gyeonggi, wilayah padat penduduk yang mengelilingi Seoul, selama lebih dari tiga tahun.
Pada tahun 2024, Lee menjadi korban penyerangan dengan senjata tajam di lehernya oleh seorang pria yang mengaku sebagai pendukungnya. Pelaku mengakui bahwa tujuannya adalah membunuh Lee untuk menggagalkan ambisinya menjadi presiden.
Terjerat Persoalan Hukum
Perjalanan politik Lee Jae Myung juga diwarnai dengan berbagai masalah hukum, termasuk tuduhan korupsi terkait proyek pembangunan properti dan pelanggaran undang-undang pemilu melalui penyebaran informasi yang tidak benar. Meskipun membantah semua tuduhan dan mengklaim bahwa kasus tersebut bermotif politik, proses hukum tetap berjalan.
Mahkamah Agung Seoul sempat membatalkan putusan pengadilan yang membebaskan Lee dari dakwaan terkait pelanggaran undang-undang pemilu dan memerintahkan pengadilan ulang. Namun, persidangan tersebut ditunda hingga setelah pemungutan suara pada 3 Juni.
Dengan kemenangan Lee, para ahli hukum berpendapat bahwa persidangan akan ditangguhkan karena kekebalan presiden, dan baru akan dilanjutkan setelah masa jabatan lima tahunnya berakhir pada tahun 2030.
Pemilu Presiden Korea Selatan ini diadakan lebih cepat dari jadwal yang seharusnya, sebagai akibat dari situasi darurat militer yang diumumkan oleh presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, pada Desember 2024.
