Perundingan nuklir Iran memasuki babak baru dengan usulan pembentukan konsorsium pengayaan uranium di kawasan Teluk. Inisiatif ini muncul dari pejabat Oman dan Arab Saudi sebagai solusi untuk menjembatani perbedaan yang menghambat tercapainya kesepakatan.
Utusan AS, Steve Witkoff, menawarkan proposal kepada Iran yang mencakup konsorsium untuk menyediakan bahan bakar nuklir bagi Iran dan negara tetangga yang berminat mengembangkan energi nuklir sipil atau program penelitian. Ide ini bertujuan untuk mengatasi perbedaan mendasar antara Washington dan Teheran. AS bersikeras Iran tidak boleh memperkaya uranium, sementara Iran mempertahankan haknya untuk pengayaan demi tujuan sipil.
Konsorsium ini berpotensi melibatkan Arab Saudi dan UEA, mitra dekat AS dengan ambisi nuklir sendiri. Kehadiran mereka, sebagai negara saingan Iran yang sedang memperbaiki hubungan, akan diawasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional.
Iran dikabarkan mempertimbangkan gagasan konsorsium ini untuk menghindari kegagalan perundingan. Namun, mereka mungkin mengusulkan pembangunan fasilitas pengayaan di pulau-pulau mereka, seperti Kish atau Qeshm. Alternatif lain adalah membangun fasilitas di pulau sengketa, Abu Musa, Greater Tunb, dan Lesser Tunb, yang diklaim UEA namun diduduki Iran sejak 1971.
Sambil menunggu konsorsium beroperasi, Iran akan diizinkan terus memperkaya uranium pada tingkat rendah. Proposal Witkoff mengizinkan Iran memperkaya uranium hingga 3%, jauh di bawah 60% yang dicapai saat ini.
Presiden Trump menyatakan penolakan terhadap pengayaan uranium oleh Iran. Namun, jika kesepakatan akhir mencegah Iran memperkaya uranium sendiri setelah konsorsium terbentuk, hal ini mungkin memberi Trump ruang gerak.
Titik kritis utama adalah apakah Iran diizinkan memperkaya uranium di wilayahnya, baik sebagai bagian dari konsorsium atau tidak. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa hak Iran untuk memperkaya uranium di wilayahnya adalah "garis merah". Iran akan menanggapi proposal tersebut berdasarkan "posisi berprinsip Iran dan kepentingan rakyat Iran".
Iran juga menuntut pencabutan semua sanksi, tidak hanya yang terkait dengan program nuklirnya. Trump menghadapi tekanan dari Partai Republik dan Israel untuk bersikap keras terhadap Iran. Ia bahkan memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar tidak melancarkan serangan militer pendahuluan terhadap fasilitas nuklir Iran.
