Seoul – Lee Jae Myung telah dilantik sebagai Presiden Korea Selatan (Korsel), menandai babak baru kepemimpinan dengan fokus pada revitalisasi ekonomi dan pendekatan diplomasi yang mengutamakan kepentingan nasional, termasuk membuka kembali jalur komunikasi dengan Korea Utara (Korut).
Pelantikan Lee berlangsung pada hari Rabu, 4 Juni, setelah kemenangannya dalam pemilihan presiden (pilpres) yang dipercepat akibat pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada Desember lalu. Tanpa masa transisi, Lee memulai masa jabatan lima tahunnya.
"Terlepas dari pilihan politik Anda dalam pemilu, saya akan mengabdi sebagai presiden bagi seluruh rakyat, merangkul dan melayani setiap warga negara," ujar Lee dalam pidato pelantikannya di Majelis Nasional Korsel.
Lee menekankan perlunya pemulihan keamanan dan perdamaian, perbaikan ekonomi yang terpuruk, dan revitalisasi demokrasi. "Saya akan membentuk pemerintahan yang mendukung dan memfasilitasi, bukan yang mengendalikan dan mengatur," tegasnya.
Prioritaskan Dialog dengan Korut
Dalam pidatonya, Lee menyinggung hubungan yang tegang dengan Korut. Ia menegaskan pentingnya pencegahan terhadap ancaman Pyongyang, namun tetap membuka pintu dialog.
"Kita akan membuka saluran komunikasi dan mengupayakan dialog serta kerja sama dengan Korea Utara untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea," katanya.
"Lebih baik menang tanpa perang, daripada menang dalam peperangan, dan perdamaian tanpa perlu berperang adalah keamanan terbaik," imbuhnya, merujuk pada dinamika hubungan Korsel-Korut yang seringkali diwarnai kekerasan.
Terkait kebijakan luar negeri, Lee berkomitmen untuk memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang, serta menyeimbangkan diplomasi.
"Kita akan memperkuat kerja sama Korea Selatan-AS-Jepang berdasarkan aliansi Korea-AS yang solid, dan mendekati hubungan dengan negara-negara tetangga dari perspektif kepraktisan dan kepentingan nasional," jelasnya.
Pelantikan Lee diadakan dalam seremoni sederhana di Majelis Nasional, dihadiri oleh pimpinan tiga cabang pemerintahan, anggota kabinet, dan anggota parlemen Korsel. Tidak ada pejabat atau delegasi asing yang diundang.
Seremoni pelantikan resmi yang lebih besar akan diselenggarakan pada 17 Juli, bertepatan dengan Hari Konstitusi negara.
