Kongres Biasa PSSI yang berlangsung pada Rabu (4/6/2025) menghasilkan beberapa keputusan penting, salah satunya adalah penunjukan Prabowo Subianto sebagai Dewan Kehormatan. Kongres ini sempat tertunda beberapa jam karena Ketua Umum PSSI dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara.
Erick Thohir menjelaskan bahwa PSSI sangat memerlukan dukungan dari pemerintah. Menurutnya, selama ini federasi telah merasakan manfaat besar dari bantuan pemerintah.
"Presiden Prabowo bersedia menjadi dewan kehormatan. Selama ini, seringkali ada perbedaan pemikiran antara PSSI dan pemerintah. Sudah saatnya kita berjalan seiringan agar tidak ada lagi intervensi atau ego sektoral dari PSSI," ujar Erick Thohir.
"Kita berada di Asia, bukan Eropa yang serba independen. Di sini, hal itu tidak akan berjalan efektif. Jika pemerintah dan PSSI bekerja sama dengan baik, isu-isu intervensi pemerintah dapat diminimalisir. Membangun sepak bola tidak mungkin dilakukan oleh PSSI sendirian," tambahnya.
Keputusan kongres lainnya adalah perubahan Statuta PSSI dari edisi 2019 ke 2025, terutama terkait pemilihan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI.
"Perubahan statuta ini penting karena peran sepak bola nasional tidak hanya bergantung pada tingkat nasional, tetapi juga diharapkan dimulai dari daerah-daerah," kata Erick Thohir.
"Selama ini, koordinasi antara Asprov dan kota/kabupaten dalam membangun sepak bola di daerah sangat sulit. Dengan sinergi yang lebih baik, nantinya liga 4 akan diadakan di kota-kota selama 4 bulan. Juara liga 4 akan naik ke tingkat provinsi, yaitu liga 3. Ini menciptakan kesinambungan dan fleksibilitas," tuturnya.
"Contohnya, jika Denpasar memiliki 14 klub, kota lain 14 klub, dan 7 kota lainnya memiliki 22 klub, mereka dapat bersatu dalam satu payung tanpa ego sektoral. Mereka juga dapat menyepakati kuota untuk liga 3 Provinsi, misalnya Denpasar 3 klub, kota lain 3 klub, dan 22 klub diwakili oleh 8 klub, sehingga total menjadi 14 klub, dan liga 3 kembali bergulir," jelasnya.
Keputusan ketiga adalah PSSI menerima masukan dan saran dari anggota terkait perlunya peraturan tambahan untuk mengatur jalannya federasi, dan bersedia mengakomodir masukan tersebut.
