Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera dan akses kemanusiaan tanpa batas di Gaza. Langkah ini diambil karena Washington menilai resolusi tersebut akan mengganggu upaya diplomasi yang sedang berlangsung.
Pemungutan suara yang berlangsung pada hari Rabu lalu menandai voting pertama DK PBB terkait konflik Gaza sejak November. Hasilnya menunjukkan 14 negara anggota mendukung resolusi tersebut, sementara AS menolak.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mendukung teks apapun yang menyamakan kedudukan antara Israel dan Hamas, atau yang mengabaikan hak Israel untuk membela diri. Rubio menambahkan bahwa AS akan terus memberikan dukungan penuh kepada Israel di PBB.
Draf resolusi yang diveto tersebut menuntut "gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang harus dihormati oleh semua pihak." Selain itu, resolusi tersebut juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lainnya, serta pencabutan semua pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Veto ini merupakan tindakan pertama yang diambil Washington sejak Presiden Donald Trump menjabat pada bulan Januari.
Keputusan AS ini memicu reaksi keras dari sejumlah anggota Dewan Keamanan PBB. Perwakilan tetap China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan kekecewaannya atas hasil pemungutan suara tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, juga menyampaikan kecaman serupa. Ia menyatakan bahwa kesempatan lain telah hilang untuk menunjukkan kesiapan Dewan Keamanan dalam memikul tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional terkait konflik Israel-Palestina. Nebenzia menekankan bahwa sangat jelas siapa pihak yang menginginkan perdamaian dan siapa pihak yang ingin terus memainkan permainan politik.
