Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman geram atas tindakan oknum yang memanipulasi data beras. Tindakan ini dinilai memicu kenaikan harga dan merugikan petani serta konsumen. Satgas Pangan kini tengah memproses hukum para pelaku.
"Jangan main-main dengan nasib petani dan konsumen," tegas Amran. Ia memastikan stok beras nasional aman, namun ada pihak yang mencoba memainkan data seolah-olah pasokan menipis. Setelah diselidiki, terbukti ada manipulasi.
Meski para pelaku telah meminta maaf, Amran menegaskan proses hukum harus tetap berjalan. "Pemeriksaan harus tetap dilanjutkan. Ini tidak boleh dibiarkan," ujarnya. Ia khawatir jika data stok dipalsukan dan berujung pada impor, petani akan menjadi korban dan kehilangan semangat berproduksi.
Amran menekankan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus mendukung sektor pertanian. Dukungan ini meliputi bantuan pupuk dan kebijakan harga yang menguntungkan petani. "Jangan dizalimi petani. Kalau negara mau kuat, ingat petani," pesannya.
Sebelumnya, Satgas Pangan Mabes Polri turun tangan menyelidiki kabar kelangkaan dan kenaikan harga beras, terutama di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Hasil investigasi menunjukkan pasokan beras di PIBC normal dan mencukupi.
Satgas menemukan anomali pada data yang diinput oleh PT Food Station Tjipinang Jaya. Salah satu temuannya adalah data pengeluaran beras pada 28 Mei 2025 sebesar 11.410 ton tidak valid. Angka tersebut bukan hasil perhitungan riil, melainkan selisih stok akhir, pemasukan, dan stok opname.
Pengecekan langsung ke tiga toko besar di PIBC juga mengonfirmasi tidak ada lonjakan pengeluaran pada tanggal tersebut. Distribusi harian berjalan normal, dan kenaikan harga beras medium masih dalam batas wajar.
Satgas Pangan menyimpulkan bahwa data beras dimanipulasi. "Ini bukan kelalaian teknis, ini bisa dikategorikan sebagai sabotase terhadap distribusi dan pencapaian ketahanan pangan negara," demikian pernyataan Satgas.
