Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyampaikan keprihatinannya atas masalah transportasi yang dialami jemaah haji Indonesia selama puncak ibadah haji 1446 H/2025 M. Menurutnya, permasalahan krusial ini tidak sepenuhnya dapat dilimpahkan kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia.
Selly menekankan bahwa akar masalah terletak pada lemahnya koordinasi antar-syarikah, perusahaan transportasi lokal Arab Saudi, yang seharusnya bertanggung jawab atas kelancaran pergerakan jemaah dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina (Armuzna).
"Banyak jemaah terlantar karena buruknya koordinasi antar-syarikah. Bahkan, ada syarikah yang mogok dan menolak mengangkut jemaah dari Muzdalifah ke Mina," ujarnya.
Pembatalan sepihak program tanazul, yang seharusnya memfasilitasi 37.000 jemaah kembali ke hotel di Makkah setelah melontar jumrah Aqabah, memperparah situasi. Akibatnya, terjadi kepadatan di Mina, kekurangan tenda, serta keterbatasan logistik seperti makanan dan air minum.
Beberapa jemaah bahkan dilaporkan harus berjalan kaki hingga 15 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena ketiadaan transportasi. Ironisnya, ada pula yang tersesat hingga kembali ke Arafah tanpa arahan yang jelas.
Selly menegaskan, otoritas Arab Saudi juga harus bertanggung jawab atas kekacauan ini, mengingat proses penunjukan dan pengelolaan transportasi berada di bawah kendali mereka. Ia berharap, pemerintah Indonesia memperkuat negosiasi dan pengawasan terhadap kontraktor lokal, terutama menjelang transisi penyelenggaraan haji ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) pada tahun 2026 mendatang. Seluruh kekacauan ini harus menjadi bahan evaluasi serius untuk perbaikan di masa depan.
