Komisi VIII DPR RI menyoroti target ambisius Pemerintah Arab Saudi untuk mencapai lima juta jemaah haji pada tahun 2030. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengingatkan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI untuk bersiap menghadapi perubahan signifikan dalam pengelolaan haji. Jika target tersebut tercapai melalui jalur mandiri tanpa pengawasan negara, hal ini berpotensi mengancam perlindungan jemaah.
Marwan Dasopang menyampaikan pengalamannya bahwa penyelenggaraan haji tahun ini terasa lebih lengang, meskipun pemeriksaan di berbagai pos atau checkpoint oleh pemerintah Saudi sangat ketat. Kondisi ini mengindikasikan perubahan strategi pengelolaan haji oleh Arab Saudi sejalan dengan "Vision 2030" mereka, yang menargetkan digitalisasi, efisiensi, dan skala besar dalam pengelolaan haji dan umrah. Targetnya adalah lima juta jemaah haji dan 30 juta jemaah umrah setiap tahunnya.
DPR mendesak BP Haji tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam memahami arah perubahan jangka panjang Arab Saudi secara strategis. Jika Saudi ingin semua jemaah terdata dan tidak ada yang ilegal, Indonesia harus memastikan seluruh jemaahnya tercatat dan dilindungi.
Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi munculnya sistem haji mandiri, di mana kuota haji dapat dibeli langsung melalui aplikasi tanpa keterlibatan pemerintah Indonesia. Sistem ini berisiko karena tidak ada proses filtrasi dari pemerintah, sehingga data jemaah tidak tercatat dengan baik.
Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengamanatkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Tanpa data yang akurat, negara tidak dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang optimal bagi jemaah.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus merancang solusi sejak dini, termasuk menyiapkan perangkat yang diperlukan dan membangun kesepakatan dengan Pemerintah Arab Saudi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam sistem baru ini, tetapi harus aktif memastikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi jemaah Indonesia di masa mendatang.
