Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, memberikan apresiasi kepada Universitas Harvard atas keberaniannya menolak tuntutan pemerintahan Presiden Donald Trump terkait kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI). Penolakan ini berujung pada pembekuan dana federal senilai miliaran dollar AS untuk Harvard.
Obama melalui platform X, menyatakan bahwa Harvard telah memberikan teladan penting bagi institusi pendidikan tinggi lainnya di Amerika dengan mempertahankan kebebasan akademik.
"Harvard telah menunjukkan contoh yang baik dengan menolak upaya yang tidak sah dan kasar untuk membungkam kebebasan akademik, sambil berupaya menciptakan lingkungan yang mendorong pencarian intelektual, perdebatan yang ketat, dan saling menghormati bagi seluruh mahasiswa," tulis Obama.
Harvard menjadi universitas pertama yang secara terbuka menentang sejumlah tuntutan pemerintahan Trump, termasuk penghentian program DEI, pembatasan protes mahasiswa, dan kewajiban memberikan transparansi penuh kepada regulator federal.
Sebagai konsekuensinya, pemerintah membekukan dana hibah senilai 2,2 miliar dollar AS (sekitar Rp37 triliun) serta kontrak senilai 60 juta dollar AS (setara Rp1 triliun). Sebelumnya, Harvard secara rutin menerima dana federal sekitar 9 miliar dollar AS (setara Rp151 triliun).
Presiden Harvard, Alan Garber, menegaskan bahwa universitas tidak akan mengorbankan independensinya, terlepas dari tekanan politik yang datang dari pemerintah.
"Tidak ada pemerintah – dari partai mana pun – yang seharusnya menentukan apa yang diajarkan di universitas swasta, siapa yang bisa diterima atau dipekerjakan, serta bidang studi dan penelitian yang dikembangkan," kata Garber. Ia juga menambahkan bahwa meskipun beberapa tuntutan pemerintah berkaitan dengan penanggulangan antisemitisme, sebagian besar justru mencerminkan intervensi langsung terhadap kebebasan berpikir di lingkungan kampus.
Pemerintah, melalui Gugus Tugas Gabungan yang dipimpin Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), menanggapi bahwa Harvard menunjukkan "mentalitas hak istimewa" dan seharusnya menyadari bahwa dana federal membawa tanggung jawab untuk mematuhi hukum sipil.
Tuntutan pemerintah juga mencakup larangan penggunaan masker, penyaringan terhadap mahasiswa internasional yang dicurigai mendukung terorisme atau antisemitisme, serta kerja sama penuh dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri.
