Jakarta – Kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia! Wacana pemangkasan kuota haji hingga 50 persen oleh Arab Saudi dipastikan batal. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dahnil menjelaskan, wacana tersebut sempat muncul karena Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menilai pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 kurang baik. Namun, situasi berubah setelah pemerintah Indonesia memberikan sinyal positif dengan membentuk badan khusus penyelenggara haji setingkat kementerian oleh Presiden Prabowo.
"Karena pengelolaan haji tahun depan berada di bawah badan setingkat kementerian, pemerintah Saudi melihat adanya harapan dengan manajemen baru ini," ujar Dahnil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Kepercayaan dari pihak Saudi ini membuat wacana pemotongan kuota tidak dilanjutkan. Sebaliknya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan keyakinannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk memperbaiki tata kelola haji secara signifikan.
"Jadi, jangan sampai muncul berita bahwa pemerintah Saudi sudah pasti memotong kuota haji Indonesia tahun 2026. Itu tidak benar. Wacana itu hanya sebagai peringatan karena kondisi yang terjadi tahun ini," tegasnya.
Dahnil juga menambahkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberikan sinyal positif dan siap bekerja sama erat dengan BP Haji mulai dari tahap persiapan.
"Mereka menegaskan agar tidak perlu khawatir, karena mereka percaya Presiden sudah membentuk manajemen baru. Diharapkan ini menjadi titik awal perbaikan," lanjutnya.
Sebagai bagian dari kerja sama ini, Kementerian Haji Arab Saudi dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada Juli mendatang untuk membahas persiapan haji 2026 secara lebih detail. Salah satu fokus utama adalah asistensi langsung dari Kementerian Haji dalam proses perencanaan bersama BP Haji Indonesia.
"Akan ada asistensi melekat dari Kementerian Haji, dengan tujuan agar kejadian yang tidak diinginkan seperti tahun-tahun sebelumnya tidak terulang," jelas Dahnil.
Dahnil meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir mengenai isu pengurangan kuota. Dengan model kerja sama baru ini, pemerintah justru berharap adanya penambahan kuota di masa depan.
"Masyarakat tidak perlu cemas. Kami optimis akan ada banyak perubahan positif di tahun 2026, bahkan semoga ada penambahan kuota," pungkasnya.
