Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menanggapi serius keluhan Presiden Prabowo Subianto terkait banyaknya koruptor yang berhasil menghindari jerat hukum di pengadilan. Sahroni berpendapat, akar masalah ini salah satunya terletak pada tingkat kesejahteraan hakim yang belum memadai.
Menurut Sahroni, peningkatan kesejahteraan hakim adalah langkah mutlak yang harus segera direalisasikan. Ia meyakini, dengan kesejahteraan yang terjamin, potensi hakim untuk terpengaruh praktik korupsi dapat diminimalisir secara signifikan.
"Kalau hakim tidak sejahtera, maka potensi ‘masuk angin’ juga tinggi," tegas Sahroni.
Selain kesejahteraan, Sahroni juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan komprehensif terhadap setiap putusan hakim. Setiap putusan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi.
Sahroni meyakini Prabowo memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Komisi III DPR RI siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang akan diambil pemerintah.
"Kami Komisi III akan kompak mendukung (niat serius Prabowo)," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam acara pengukuhan hakim menyampaikan kekesalannya atas fenomena koruptor yang kerap lolos dari hukuman di pengadilan. Prabowo menekankan perlunya hakim yang berintegritas dan tidak dapat disuap. Ia menegaskan negara membutuhkan hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan dan dibeli.
