Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik lima direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersamaan dengan 139 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat (13 Juni 2025) di Jakarta. Perombakan struktur Kemenkeu ini sekaligus menandai pengukuhan tiga unit kerja baru.
Dalam sambutannya, Menkeu menekankan pentingnya dukungan finansial negara yang solid untuk merealisasikan program-program prioritas Pemerintah yang termuat dalam Asta Cita. Kondisi geopolitik global yang penuh persaingan saat ini, kata Menkeu, menuntut kewaspadaan ekstra karena berpotensi memicu fragmentasi ekonomi dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Menkeu menambahkan, APBN akan terus menjadi instrumen krusial dalam menjamin keberlanjutan proses pembangunan, dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan dan pemerataan.
"Keuangan negara harus dikelola secara cermat agar mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung tujuan nasional. Setiap rupiah yang dikumpulkan dan dibelanjakan harus dipastikan memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat, mewujudkan keadilan, serta membangun peradaban Indonesia," tegasnya.
Susunan direksi BPDP terdiri dari lima orang. Eddy Abdurrachman kembali dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama. Sosok kelahiran Bondowoso tahun 1952 ini memiliki rekam jejak panjang di Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian RI. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai (2002-2006), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional (2006-2008), dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2008-2014).
Sementara itu, posisi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum diisi oleh Zaid Burhan Ibrahim. Pria kelahiran Tanjung Karang, 1 Maret 1972 ini merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Lampung dan meraih gelar Master of Regional Planning dari Institut Teknologi Bandung. Kariernya di Kementerian Keuangan telah membawanya menduduki berbagai jabatan penting.
