Ketegangan di perbatasan Kamboja-Thailand kembali meningkat. Usai perundingan bilateral gagal mencapai titik temu dan bentrokan bersenjata merenggut nyawa seorang prajurit, Kamboja mengambil langkah tegas dengan membawa sengketa perbatasan ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.
Phnom Penh secara resmi telah mengajukan permohonan kepada ICJ untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan yang telah berlangsung lama dengan Thailand. Tindakan ini diambil menyusul konflik berkepanjangan sepanjang 820 km yang belum menemukan solusi.
"Kamboja memilih penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional melalui mekanisme ICJ," ungkap Perdana Menteri Hun Manet melalui media sosial. Ia juga menyertakan foto Wakil Perdana Menteri Prak Sokhonn memegang surat resmi untuk ICJ, yang diklaim sebagai permohonan resmi Kamboja kepada pengadilan internasional tersebut.
Konflik terbaru terjadi pada 28 Mei, yang mengakibatkan seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan singkat di wilayah sengketa. Insiden ini menggarisbawahi potensi eskalasi di empat titik perbatasan yang masih diperselisihkan.
Menurut Hun Manet, keempat wilayah tersebut "rumit dan berisiko tinggi memicu bentrokan bersenjata dan sulit diselesaikan melalui mekanisme bilateral." Kamboja telah mengusulkan agar Thailand bersama-sama membawa kasus ini ke ICJ, namun akan tetap melanjutkan proses hukum secara sepihak jika Bangkok menolak.
Hingga saat ini, Thailand belum memberikan tanggapan resmi. Kementerian Luar Negeri Thailand menolak memberikan komentar. Sebelumnya, Bangkok telah menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICJ dalam masalah ini dan lebih memilih penyelesaian melalui jalur bilateral.
Pembicaraan mengenai demarkasi perbatasan terakhir mengalami kebuntuan. Meskipun kedua belah pihak berjanji untuk meredakan ketegangan, hasil konkret belum tercapai. Thailand hanya menyatakan akan "melanjutkan diskusi dan implementasi bersama," dengan jadwal pembicaraan berikutnya pada bulan September.
Sebagai bentuk protes, Kamboja mengumumkan langkah tegas dengan menghentikan pembelian listrik, bandwidth internet, dan produk Thailand lainnya. Pemerintah juga telah memerintahkan stasiun televisi lokal untuk menghentikan penayangan film Thailand.
ICJ bukanlah lembaga asing bagi Kamboja. Negara ini pernah memenangkan sengketa kuil Preah Vihear pada tahun 1962 dan meminta klarifikasi atas wilayah sekitarnya pada tahun 2013.
