KAIRO – Pemerintah Mesir menghalangi ribuan aktivis yang ingin berunjuk rasa menuju Gaza. Aksi ini dilakukan untuk menghambat upaya para aktivis mendekati perbatasan dan menentang blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Otoritas Mesir bersama aktivis setempat menyatakan bahwa sejumlah orang yang berniat melakukan pawai melintasi Semenanjung Sinai telah dideportasi. Meskipun demikian, pihak penyelenggara menegaskan acara tersebut akan tetap berlanjut.
Para demonstran telah merencanakan aksi jalan kaki sejauh 50 kilometer dari kota Arish ke perbatasan Mesir dengan Gaza pada hari Minggu. Tujuan utama mereka adalah untuk menyoroti krisis kemanusiaan yang dialami warga Gaza, serta "menciptakan tekanan moral dan media internasional" agar perlintasan Rafah dibuka dan blokade yang menghambat masuknya bantuan dicabut.
Upaya koordinasi telah dilakukan dengan kedutaan besar Mesir di negara asal para peserta. Namun, pihak berwenang menyatakan bahwa izin untuk pawai tersebut belum dikeluarkan.
Lebih dari 30 aktivis, sebagian besar memegang paspor Eropa, dideportasi setibanya di Bandara Internasional Kairo dalam dua hari terakhir. Menurut seorang pejabat Mesir, mereka berniat melakukan perjalanan ke Sinai Utara "tanpa memperoleh izin yang diperlukan."
Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran di negara asal para aktivis, yang khawatir warganya akan ditahan.
Seorang pejabat diplomatik Prancis menyatakan bahwa Prancis "berhubungan erat" dengan otoritas Mesir terkait warga negara Prancis yang ditolak masuk ke Mesir atau ditahan, guna memastikan "perlindungan konsuler."
Para peserta berisiko ditangkap karena melakukan demonstrasi tanpa izin di wilayah sensitif seperti Semenanjung Sinai.
Pejabat tersebut berbicara secara anonim karena tidak berwenang untuk berbicara di depan umum tentang masalah diplomatik yang sensitif.
Mesir secara terbuka mengkritik pembatasan bantuan yang masuk ke Gaza dan berulang kali menyerukan diakhirinya konflik.
