Indonesia menargetkan eliminasi total penyakit malaria pada akhir tahun 2030. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan dalam Forum Aliansi Pemimpin Malaria Asia Pasifik (APLMA) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut, termasuk program deteksi dini. Lebih dari 2 juta pemeriksaan telah dilakukan terhadap masyarakat, dengan mengadopsi pengalaman penanganan penyakit menular lainnya seperti demam berdarah, TBC, dan HIV. Namun, jumlah pemeriksaan ini masih perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencakup seluruh populasi berisiko.
Papua menjadi fokus utama penanganan malaria, mengingat 90 persen kasus malaria di Indonesia terjadi di wilayah ini. Distribusi obat-obatan yang masif dan efisien, didukung oleh sistem birokrasi yang efektif, menjadi kunci keberhasilan. Pembiayaan yang efektif juga menjadi krusial untuk memastikan obat-obatan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah.
CEO APLMA menekankan pentingnya sistem penanganan malaria yang terintegrasi antar negara, termasuk dalam hal rantai pasokan peralatan medis dan obat-obatan. Kasus malaria yang terjadi di Papua Nugini dan terhubung dengan kasus di Papua menjadi contoh betapa pentingnya kewaspadaan dan kolaborasi regional.
Penanganan malaria merupakan tantangan yang kompleks. Hanya sejumlah kecil negara yang berhasil memberantas malaria dalam beberapa dekade terakhir. Pengalaman sukses negara-negara seperti China, Sri Lanka, dan Timor Leste menunjukkan pentingnya kolaborasi regional dalam mengatasi penyakit ini.
Malaria dapat menjadi ancaman serius jika penanganan tidak dilakukan dengan tepat. Nyamuk malaria terus mengembangkan resistensi terhadap insektisida, perubahan iklim juga menjadi faktor yang memperburuk situasi.
Forum APLMA, yang dihadiri oleh sejumlah negara di Asia Pasifik, bertujuan untuk mencapai eliminasi malaria di kawasan ini pada tahun 2030. Selain Menteri Kesehatan Indonesia dan CEO APLMA, acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting lainnya, termasuk mantan Presiden RI dan perwakilan dari berbagai negara.
