Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan terkait proyek penulisan ulang sejarah yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan. Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto, menyoroti potensi subjektivitas dalam proyek tersebut.
Bambang Pacul, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa subjektivitas pasti akan mewarnai penulisan sejarah. Menurutnya, setiap penulis akan memiliki pandangan yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan kontra. Menyikapi hal ini, PDIP berencana untuk menulis sejarah tandingan sebagai respons terhadap inisiatif pemerintah.
Lebih lanjut, Bambang Pacul mengkritik pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang meragukan adanya kasus pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998. Ia menyarankan Fadli Zon untuk mempelajari pernyataan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, terkait peristiwa tersebut.
Bambang Pacul menghormati subjektivitas Fadli Zon, namun menekankan pentingnya menguji subjektivitas tersebut dengan fakta yang lebih akurat. Ia enggan terlibat dalam perdebatan yang hanya berlandaskan pada opini, dan lebih memilih untuk mengandalkan fakta dan data sebagai dasar.
"Jika hanya berdebat tanpa dasar, kita akan membuat sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita miliki," tegas Bambang Pacul. Ia menekankan bahwa solusi yang diambil harus sederhana dan jelas.
