Jakarta – Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait peristiwa 1998 menuai kecaman dari aktivis ’98. Mereka menuntut Presiden Prabowo untuk segera memecat Fadli Zon dari jabatannya sebagai menteri.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Graha Pena ’98, para aktivis dengan tegas menyatakan bahwa peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998 adalah fakta yang tak terbantahkan. Mukhtar, salah seorang aktivis, menekankan bahwa pernyataan Fadli Zon sangat menyakitkan, terutama karena para pelaku kejahatan tersebut belum terungkap.
"Seharusnya Menteri Fadli tidak mengeluarkan pernyataan sembarangan. Ini sangat menyakitkan. Menurut kami, ini tidak pantas. Maka, tidak ada pilihan, Presiden Prabowo harus berani mengambil sikap, mengambil keputusan, orang seperti ini harus diberhentikan, dipecat, karena ini menodai sejarah," tegas Mukhtar.
Fadli Zon sebelumnya memberikan klarifikasi bahwa dirinya mengapresiasi kepedulian publik terhadap sejarah, termasuk era reformasi 1998. Ia menyatakan bahwa peristiwa huru-hara Mei 1998 memunculkan berbagai perspektif, termasuk mengenai ada atau tidaknya pemerkosaan massal. Menurutnya, laporan investigasi media dan TGPF saat itu tidak memberikan data yang solid terkait skala "massal" dari kejadian tersebut.
Fadli Zon menegaskan bahwa dirinya mengutuk segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, baik di masa lalu maupun saat ini. Ia juga menyatakan bahwa pernyataannya tidak menihilkan penderitaan korban dalam konteks huru-hara Mei 1998.
Respons Istana
Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi kontroversi ini dengan menyerahkan interpretasi sejarah kepada para ahli. Ia meminta semua pihak untuk memberikan waktu kepada para sejarawan untuk menuliskan sejarah dengan seksama. Hasan juga mengimbau agar tidak ada spekulasi dan perdebatan yang kontraproduktif.
"Dalam konteks hal yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan untuk menuliskan. Ini kan sekarang semua dalam proses dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada, coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini, dan untuk nanti kita pantau kita pelototi kita periksa bareng-bareng," kata Hasan.
Hasan mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik dengan cara berdiskusi langsung dengan kementerian terkait, daripada hanya menyebarkan pergunjingan di media sosial. Ia menekankan pentingnya pendapat yang didasarkan pada otoritas dan keahlian, bukan sekadar opini di media sosial.
